(0341) 571035 [email protected]

3

Oleh Satia Nur Maharani (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Dasar penyelenggaraan PemerintahaDaerah di Kota Mojokerto salah satunya adalah berpedoman pada Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadaPemerintah dan Memberikan Laporan Keterangan Pertangungjawaban kepada DPRD,serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadamasyarakat. Selain berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka mengenai sistem danprosedur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah telah diatur berdasarkanPeraturan Pemerintah NomoI 3 Tahun 2007 Tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Pertanggung jawaban KepalaDaerah kepada DPRD (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada Masyarakat (ILPPD). Perubahan sistem dan prosedllr pelaporan tersebut terkandung maksud untuk mewujudkan tertib Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah bagi perangkat daerah baik di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur untuk mengetahui dalam rangka menetapkan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadappenyelenggaraan pemerintahan daerah.

Download Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014 Kota Mojokerto.